“Maaf. Kami tidak melayani pasien jamkesda.” 

Pernah kolega sejawat mendapat respon seperti ini?
Belum pernah?
Mungkin bagi sebagian yang bekerja di kota besar, dimana masyarakatnya adalah kalangan berkecukupan, kolega sejawat belum pernah mendengar respon seperti ini.

Respon ini saya dapat ketika saya harus merujuk pasien dengan riwayat kecelakaan lalu lintas. Pasien saya adalah pejalan kaki, laki-laki berusia 63 tahun. Sepulang dari kenduren beliau ditabrak pesepeda motor berusia 13 tahun.

Beliau datang malam dengan kondisi yang baik-baik saja. Namun sesuai prosedur semua riwayat cedera kepala harus diobservasi minimal 24 jam. Dan beliau kami observasi di klinik. Keesokan paginya, kesadaran pasien turun drastis. Refleks kornea dan pupil negatif. Saya segera KIE pasien untuk rujuk ke RSUD kota terdekat, lebih dari 20 km dari lokasi klinik kami.

Respon pertama keluarga pasien, “kami tidak punya uang, Dok.”

Maka salah satu keluarga berkeliling cari hutang untuk biaya CT-Scan. Saya tahu, RSUD kota tidak memiliki CT-Scan, dan dari pengalaman, pasien yang datang tanpa CT-Scan akan dikirim dengan ambulans RSUD kota untuk CT-Scan di laboratorium swasta. Akan buang waktu dan biaya ambulans akan dobel. Saya jelaskan dan keluarga pasien setuju untuk CT-Scan. Biaya ambulans klinik untuk sementara klinik yang menanggungnya. Saya telpon RSUD kota. Dan respon di atas lah yang saya dapatkan.

Rekan sejawat semua. Betapa ribetnya. Udanawu mayoritas penduduknya berprofesi petani. Bahkan untuk mengurus jamkesda atau surat keterangan miskin (SKM) seringkali sulit atau bahkan tidak terpikir oleh mereka. Maka prosesi merujuk seringkali tidak menyenangkan.

Ketika RSUD kota tidak berkenan menerima, kami berusaha menelpon RSUD kabupaten yang jaraknya lebih dari 40 km dari klinik kami. Dan bagaimana responnya?

“Maaf Dok. Kalau kasusnya seperti yang Dokter kemukakan, maka pasien harus masuk ICU. Sementara ICU kami penuh. Maka sebaiknya dirujuk ke RS lain, Dok. Atau bila datang ke kami, kami hanya mampu mengobservasi di UGD.”

Subhanallah…

Dimana kah hak sehat dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal masyarakat kita?

Asuransi memegang peranan yang sangat vital dalam pembiayaan kesehatan. Asuransi yang ada sekarang, masih belum dapat berkontribusi optimal dalam pemberdayaan kesehatan masyarakat. Sudah banyak cerita tentang RS yang kesulitan mengklaim dana asuransi pemerintah baik yang tertanggung oleh jamkesmas, jamkesda, maupun SKM. Beberapa kali muncul di berita RS yang menghentikan layanan kesehatan bagi pemegang SKM, seperti hemodialisa. Padahal betapa banyak yang bergantung pada asuransi.

Maka bagaimana kah sistem asuransi yang baik? Bisakah kita menemukan sistem asuransi yang sesuai dengan karakteristik geografis (negara kepulauan yang sangat luas) dan kultural (ribuan suku mulai dari yang terisolir sampai yang terbuka)?

Mari kita lakukan. Saya bukan seorang master kesehatan masyarakat. Juga bukan master manajemen rumah sakit. Apalagi seseorang yang memiliki kuasa. Tapi saya ingin mengajak semua rekan sejawat turut memikirkan (kalau bisa juga urun bantu membenahi). Inilah realitas sistem pembiayaan kesehatan negara kita. There must be a better solution.

“Dok, pasien harus segera dioperasi. Tetapi keluarganya masih mencari dana.”

“Sudah Dik. Kita operasi saja dulu. Bila tidak segera dioperasi kondisi pasien akan segera memburuk bahkan mungkin akan sulit bertahan hidup. Plate-nya pakai uang saya saja dulu.”

“Tapi, Dok. Kalau keluarganya tidak berhasil mendapatkan uang?”

Hal seperti percakapan di atas pernah terjadi. Lihat betapa sulitnya keputusan itu bagi sang dokter. Kejadian di atas mungkin berakhir happy-ending. Karena ada mr. X (dalam kasus ini, sang dokter) yang bersedia mengucurkan dana. Bila tidak?

Inilah pertarungan realitas. Saat mahasiswa kita bertarung dengan buku. Kondisi penyakit A harus ditangan dengan manajemen A. Dalam dunia praktik, banyak hal yang saling berkaitan, belit berkelibat, centang perenang. Rumah sakit dan asuransi hanya dua dari sekian banyak stakeholder. Kondisi penyakit A mungkin lebih sering berakhir dimakan waktu dan birokrasi, untuk menjalankan prosedur manajemen A. Inilah yang tidak kita pelajari di kampus manapun.

Ada angin segar tentang SJSN dan asuransi semesta. Tetapi isu ini sangat rawan tersalahgunakan. Mari kita kawal.

Akhir cerita. Sang pasien meninggal. Beberapa minggu setelahnya, keluarga pasien datang untuk meminta tolong kami mengisi beberapa formulir dari Jasa Raharja untuk pengurusan klaim asuransi.

Pengurusan klaim ini harus mengikuti sidang sebanyak enam kali. Boleh tidak mengikuti sidang asal membayar per sidang satu juta. Mayoritas klien memilih tidak ikut sidang karena berbagai alasan seperti kesibukan dan malas ikut sidang.

Klaim maksimal 25 juta, bergantung keputusan sidang. Anggap saja keluarga mendapatkan klaim maksimal, bila dikurangi biaya pengurusan administrasi dan sidang, maka bersih sekitar 18 juta.

Ada yang salah?
Saya tidak tahu. Tetapi saya sepenuh hati berharap yang terbaik bagi keluarga pasien.